masukkan script iklan disini
Oleh: Hikmatiar Harahap
Pusat perhatian masyarakat Indonesia fokus pada kondisi udara yang bercampur asap tebal akibat ulah tangan manusia. Mengapa menekankan kata "ulah", sebab, konotasinya mengarahkan pada bentuk perbuatan yang tidak bertanggungjawab, zhalim, lalai, melanggar aturan (hukum) serta tindakan yang cenderung menimbulkan masalah sehingga merugikan, menyengsarakan, membuat kepanikan akibat ulahnya sendiri. Ulah pembakaran menyebabkan asap dimana-mana.
Bukankan akibat ulah membawa dampak yang jahat terhadap kemanusiaan, yang merupakan bagian dari dosa kemanusiaan akibat dari pelanggaran aturan. Dampak keserakahan akhirnya memberikan efek bagi semua orang, lantas apakah dibenarkan. Kan semestinya yang harus diperjuangkan setiap pribadi itu "la dharara wa la dhirar". Simple jadinya dalam menjalani hidup.
Justru persoalan dihadapan mata berupa sebuah keadaan yang dapat disaksikan bersama beberapa daerah di Indonesia didatangi tamu tak diundang, bukannya membawa kabar baik dan berguna justru dampak kehadirannya malah membawa derita dan bencana berkepanjangan. Tanpa mengenal batas daerah, usia tua-muda, pekerja siang-malam, semuanya kena dampaknya, semuanya sama-sama menghirup dan merasakan asap tebal atau ringan serta menimbulkan rasa khawatir sampai pada waspada diri. Sampai kapan suasana dan keadaan ini terus berdampingan dengan kehidupan, sementara dampak kerugiannya terus menambah daftar masalah, penyakit ispa serta menyumbang udara semakin tidak segar dan sehat. Sementara aktivitas dari berbagai lini ikut terganggu dan yang paling merasakan dampaknya adalah dunia pendidikan dan terpaksa dialihkan ke Pembelajaran Jarak Jauh.
Kebakaran hutan tentu dipicu oleh kesengajaan manusia dan (tidak mungkin api muncul begitu saja), baik yang disengaja oleh perorangan maupun korporasi dan itu terjadi tanpa mempertimbangkan secara bijaksana terkait dampak yang ditimbulkan. Patut diduga dan dugaan besar ada kesengajaan dalam bentuk pembiaran dari negara, hal ini diindikasikan bencana kebakaran sudah berulang terjadi seolah menjadi tradisi tahunan, inikan yang membuat manusia cerdas bertanya dan mempertanyakan, ada apa ? Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang paling bertanggungjawab atas musibah musiman ini. Jadi, wajar sebagai masyarakat dapat memastikan bahwa negara melalui lembaga tersebut tidak becus bekerja dalam bidangnya. Jadi, apa lagi yang harus diharapkan, jangan sampai saling tuduh-menuduh dan menyalahkan satu sama lain, untuk pembenaran sendiri. Sementara korban dan kerugian terus bertambah dan bertambah.
Bukankah sebuah pemerintahan ada semata untuk melindungi rakyatnya, mensejahterakan, melayani, bukan menutup pintu dan membiarkan penderitaan berkepanjangan dialami rakyat. Ya, kalau pemerintahan tidak sanggup lagi menjalakan dan menerjemahkan amanat konstitusi yang berpihak untuk rakyat, boleh kok turun dari jabatan dan itu bukan hal yang hina, dari pada memaksakan diri untuk berkuasa namun minim maslahat. Malah rakyat tambah kecewa dan muak atas ketidakbecusan dan memperlihatkan kegagalan dalam menjalankan cita-cita konstitusi dan gagal juga merancang masa depan yang sejahtera untuk bangsa dan negara.
Rakyat menanti keajaiban berupa kenyataan di lapangan, bukan banyak cerita, cakap di atas podium sementara action nol besar (omongan besar). Apakah, pemerintahan tidak silau dengan derita, kesusahan, kesengsaraan yang meningkat di masyarakat. Sehingga, wajar saja publik merasa curiga dan menyadari bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh melayani kepentingan publik. Jadi, sadarlah, perhatikan, turun ke bawah, lihat secara langsung, masyarakat butuh kepastian hukum melalui pemerintah agar setiap pelaku pembakaran dihukum dengan seberat-beratnya. Bukan hanya pencabutan administrasi dan sebagainya, melainkan hukuman yang dapat mencegah secara konsisten, agar tidak ada potensinya lagi mengulangi kebiadaban yang membuat umat jadi susah dan berantakan.
Jadi, apa yang membuat pemerintah gagal mengantisipasi kebakaran hutan, sementara lembaga-lembaga di republik ini sangat banyak sekali, melalui pemerintahan pusat berupa Kementerian-Kementerian, di daerah ada Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, sedangkan dalam ranah penegakkan hukum terdapat aparat Kepolisian dan Kejaksaan, serta lembaga lainnya, kenapa tidak bisa preventif lebih awal. Kan itu buat kita geleng-geleng kepala. Sedangkan lembaga pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat dan daerah, seolah membisu dan tidak tahu apa-apa terkait problem yang dihadapi masyarakat dan dibiarkan berjuang sendiri-sendiri, jadi untuk apa itu semua. Kalau ujung-ujungnya masyarakat dibumbuhi dengan kata-kata sabar dan berdoa, tidak perlu diajari, semua pasti paham bagaimana cara berserah diri kepada Yang Maha Kuasa sang Pengatur Alam Semesta.
Jadi, dosa kemanusiaan justru melibatkan semua unsur yang memiliki kewenangan disaat tidak dilaksanakan dengan tindakan serius, tidak dijalankan, tidak ditegakkan dengan sebaiknya sehingga membuat umat semakin sengsara. Akibat ulah tangan dan kebijakan yang zalim, sehingga membuat semuanya susah, mengantarkan pada terformatnya kesusahan yang merupakan benih dari dosa akibat pelanggaran kemanusiaan. Maka harus ditegaskan kembali bahwa dosa bukan hanya berbicara pengingkaran kewajiban ibadah saja, melainkan dosa sosial yang sering diabaikan secara sengaja. Bakar hutan, menimbulkan asap ya, dosa sosial yang berkepanjangan.
Kadangkala, dosa sosial ini dianggap sepele, kecil, gampang dan bisa terbebas dengan sendiri, tunggu dulu, justru akibat dosa sosial semua makhluk merasakan akibat tangannya sendiri. Maka sudah tegas dalam fatwa MUI Nomor 30 tahun 2006 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya, menetapkan pembakaran hutan yang menimbulkan kerusakan, kerugian dan atau menimbulkan dampak buruk lainnya hukumnya adalah haram. Jadi, tidak ada lagi tafisr-tafsir kepentingan lainnya untuk mencari pembenaran melainkan harus dilakukan tindakan hukum yang seberat-beratnya agar tidak terulang kembali. Ditegaskan dalam kaidah "dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalish". menunjukkan makna untuk menghindari tindakan yang menimbulkan bahaya, keburukan, kejelekan atau hal yang menyebabkan kerusakan, dengan berupaya menghadirkan manfaat, kebaikan, memberikan fasilitas hidup yang layak.
Sementara dalam hukum positif hukuman bagi pelaku pembakaran hutan terdapat dalam berbagai undang-undang di antaranya: Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar, sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam dengan pidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp 3 hingga Rp 10 miliar, serta dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam pemahaman hukum, melalui penegakkan dan penindakan bagi pelaku pelanggaran melalui UU yang berlaku, maka dipastikan tidak akan terjadi lagi pembakaran-pembakaran hutan setiap tahun. Demikian juga, melalui kepastian hukum menjadi ruh utama bahwa pelaku seharusnya sadar akibat ulah yang dilakukan itu memiliki konsekuensi hukum.
Jadi, dengan alasan apapun pembakaran hutan tidak dibenarkan karena mendatangkan penderitaan kolektif dan berkepanjangan bagi alam dan isinya, dan akhirnya dosa kemanusiaan yang disamarkan terus-menerus terulang selama hukum tidak ditegakkan, dan kesadaran moral masih di simpan rapat-rapat.
Sehingga, lagi asap masih menyisahkan penderitaan dan kezaliman maka keadilan belum berdiri, maka dosa kemanusiaan itu pun tetap berlangsung.
Penulis: Dosen Universitas Al Azhar Medan dan Sekretaris Eksekutif Transitif Learning Society


