masukkan script iklan disini
SIBERINDONESIA | MEDAN - Komunitas Aktivis Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (KAMPI-SU) mendatangi Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Sabtu (14/11/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak aparat penegak hukum agar mengusut dugaan pembiaran perambahan, penggarapan, dan pembakaran lahan milik negara di wilayah Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian KAMPI-SU terhadap dugaan aktivitas penggarapan kawasan hutan dan lahan negara yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian serta kerusakan lingkungan. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Polda Sumut di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.
Dalam aksi tersebut, Ahmad Fikram Harahap selaku Koordinator Aksi sekaligus Ketua Umum KAMPI-SU meminta Kapolda Sumut agar menindaklanjuti laporan mereka dengan memanggil dan memeriksa sejumlah kepala desa di Kecamatan Sosa Julu.
Adapun kepala desa yang dimaksud yakni Kepala Desa Pasir Julu, Pasir Jae, Pasir Lumban Huayan, Pasir Sungai Jior, serta Kepala Desa Hurung Jilok. Mereka diduga melakukan pembiaran terhadap aktivitas penggarapan lahan dan pembakaran kawasan hutan di wilayah tersebut.
Menurut Ahmad Fikram, dugaan aktivitas tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, terlebih telah adanya Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 4145 yang memuat larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, penebangan pohon di kawasan hutan, serta penggarapan lahan milik negara.
"Kami meminta Kapolda Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat maupun melakukan pembiaran terhadap aktivitas tersebut. Jangan sampai aturan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah justru tidak diindahkan," tegas Ahmad Fikram.
Tidak hanya itu, KAMPI-SU juga mendesak Kapolda Sumut untuk memanggil, mengevaluasi, dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, memeriksa pihak-pihak terkait di Kecamatan Sosa Julu yang diduga tidak mengindahkan Surat Edaran Bupati Padang Lawas tersebut.
Lebih lanjut, Ahmad Fikram Harahap turut meminta Kapolri melalui Kapolda Sumut agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia bahkan mendesak agar dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bupati Padang Lawas apabila ditemukan bukti dan indikasi keterlibatan maupun pelanggaran hukum terkait dugaan kebakaran hutan di wilayah pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
Dalam pernyataannya, KAMPI-SU juga menyoroti dugaan praktik nepotisme yang menurut mereka perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Mereka meminta agar setiap dugaan tersebut diperiksa secara objektif dan profesional berdasarkan bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KAMPI-SU berharap laporan yang disampaikan pada 13 November 2026 dapat diproses secara serius, transparan, dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga keadilan dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, R. Siddik selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menegaskan harapannya kepada insan pers agar turut mengawal perkembangan laporan tersebut, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai proses penanganan laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
"Kami berharap laporan ini mendapatkan perhatian dan diproses sebagaimana mestinya. Kami juga akan terus mengawal prosesnya sampai tuntas agar ada kepastian hukum," tegas R. Siddik.
Di akhir penyampaian aspirasi, KAMPI-SU menyatakan komitmennya untuk terus mengawal laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum dari Polda Sumatera Utara.
(Redaksi)


