masukkan script iklan disini
SIBERINDONESIA | MEDAN - Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 19 November 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat terkait transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap sejumlah proyek pembangunan di Sumatera Utara. Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara melalui Direktur Intelkam Polda Sumut, massa aksi diperkirakan mencapai 300 orang. Aksi akan dipusatkan di sejumlah lokasi, yakni Bundaran SIB, Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), dengan titik kumpul di Lapangan Merdeka Medan.
Aksi tersebut akan dipimpin Fahzir Abdillah selaku pimpinan aksi, didampingi Kamalludin, S.H sebagai koordinator lapangan. Massa diperkirakan membawa mobil komando, bendera, karton, perangkat pengeras suara, serta sejumlah perlengkapan aksi lainnya.
Dalam materi pemberitahuan aksi, Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah tata kelola proyek pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara, khususnya proyek Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu/Labuhanbatu Selatan senilai sekitar Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan nilai sekitar Rp61,8 miliar.
Kedua proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp157,8 miliar. Dalam dokumen aspirasi tersebut, massa aksi menilai bahwa perkara yang menyeret nama mantan pejabat Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Mereka menegaskan, penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga dinilai memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, penentuan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil akhir proyek yang menggunakan uang rakyat.
Meski demikian, kelompok tersebut menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan merupakan tuduhan bahwa Gubernur Bobby Nasution terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara tersebut. Namun, sebagai kepala daerah, gubernur dinilai memiliki tanggung jawab politik dan administratif untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Soroti Proyek Lampu Pocong dan Rekam Jejak Pembangunan Kota Medan
Selain persoalan proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara, massa aksi juga berencana mengangkat kembali kontroversi proyek Lampu Pocong ketika Bobby Nasution masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Dalam dokumen tuntutannya, proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan tersebut disebut memiliki anggaran sekitar Rp25,7 miliar dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022.
Proyek yang mencakup sekitar 1.700 unit lampu di delapan ruas jalan itu sebelumnya menuai kritik masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan harapan. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian setelah muncul temuan mengenai ketidaksesuaian material, spesifikasi teknis, jarak pemasangan, serta pelaksanaan pekerjaan.
Atas persoalan tersebut, massa aksi mendesak Bobby Nasution memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban politik kepada masyarakat. Mereka juga meminta agar hasil evaluasi Inspektorat, proses pemeriksaan, serta tindak lanjut pertanggungjawaban proyek tersebut dibuka secara transparan.
Tidak hanya itu, mereka meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan tindak lanjut hukum apabila masih ditemukan indikasi tindak pidana yang belum dituntaskan.
Menurut mereka, persoalan Lampu Pocong harus menjadi pelajaran penting dalam tata kelola pembangunan, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang dalam proyek-proyek pemerintah berikutnya.
Revitalisasi Lapangan Merdeka dan BRT Mebidang Ikut Disorot
Persoalan lain yang masuk dalam agenda tuntutan adalah pembangunan dan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan serta program transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang).
Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara menilai kedua program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus terbuka terhadap pengawasan publik.
Untuk revitalisasi Lapangan Merdeka, mereka meminta pemerintah membuka informasi mengenai keseluruhan anggaran, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, progres pekerjaan, kualitas konstruksi, serta manfaat fasilitas yang dibangun.
Mereka juga mengingatkan bahwa Lapangan Merdeka merupakan salah satu ruang publik bersejarah di Kota Medan. Karena itu, pembangunan kawasan tersebut harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelestarian sejarah, dan keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, terkait BRT Mebidang, kelompok tersebut menilai bahwa besarnya nilai investasi harus diikuti dengan keterbukaan informasi dan pengawasan yang ketat.
Mereka meminta penjelasan mengenai anggaran, mekanisme pembiayaan, kontrak pekerjaan, pelaksanaan program, hingga keberlanjutan biaya operasional transportasi massal tersebut.
Menurut mereka, keberhasilan pembangunan BRT tidak cukup hanya diukur dari pengadaan armada dan pembangunan fasilitas pendukung. Akan tetapi, harus dilihat dari kualitas pelayanan, keterjangkauan tarif, keselamatan penumpang, ketepatan waktu, integrasi antarmoda, serta manfaatnya dalam mengurangi kemacetan dan beban ekonomi masyarakat.
Sebelas Tuntutan kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Dalam surat pemberitahuan aksi tersebut, Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara merumuskan sebelas tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa.
Di antaranya, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban politik atas persoalan proyek Lampu Pocong. Mereka juga meminta keterbukaan hasil pemeriksaan Inspektorat dan tindak lanjut pertanggungjawaban proyek tersebut.
Selanjutnya, mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan evaluasi dan memastikan proses hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana, termasuk memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembayaran proyek sesuai bukti yang tersedia.
Massa aksi juga meminta Gubernur Sumatera Utara menjelaskan langkah konkret pembenahan sistem pengawasan pembangunan, sekaligus mendesak DPRD Sumatera Utara memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD dan proyek-proyek strategis daerah.
Tuntutan berikutnya adalah meminta audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya proyek yang berkaitan dengan perkara Topan Obaja Putra Ginting.
Selain itu, mereka mendesak keterbukaan anggaran dan pelaksanaan BRT Mebidang, transparansi penggunaan anggaran revitalisasi Lapangan Merdeka, serta penguatan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
Pada poin terakhir, mereka meminta KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mengusut setiap indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan di Sumatera Utara tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.
Dorong Pemerintahan yang Transparan dan Berpihak kepada Rakyat
Melalui rencana aksi tersebut, Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara menyatakan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan ataupun besarnya anggaran yang terserap.
Menurut mereka, keberhasilan pemerintahan harus diukur melalui integritas penyelenggara negara, kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Mereka juga menegaskan bahwa kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat dalam kehidupan demokrasi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Aksi yang direncanakan pada 19 November 2026 tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD, serta aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan dan memastikan setiap persoalan pengelolaan anggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat pemberitahuan aksi tersebut tertanggal 16 November 2026 dan ditandatangani atas nama Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara, dengan sejumlah nama yang tercantum sebagai pihak penandatangan, yakni Nurmahmudi Junid Jamal Ray, Rezky Setiawan, Habib Rintonga, dan Phierre Dellon.
Mereka berharap seluruh proses pembangunan di Sumatera Utara berjalan secara transparan, bebas dari penyalahgunaan kewenangan, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Redaksi)


