masukkan script iklan disini
SINERINDONESIA | BINJAI - Proyek penanaman utilitas kabel bawah tanah yang dikelola Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (ABJATEL) di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, menuai sorotan. Proyek tersebut diduga mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, aktivitas penggalian tanah juga dikeluhkan masyarakat lantaran debu yang ditimbulkan beterbangan hingga masuk ke lingkungan permukiman warga.
Sorotan tersebut disampaikan Bendahara Umum DPD KNPI Kota Binjai, Dhani Aulya Rahman Lubis. Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Binjai agar segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah tegas terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut Dhani, setiap kegiatan pembangunan infrastruktur harus mengedepankan keselamatan para pekerja sekaligus memperhatikan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi pengerjaan. Terlebih, proyek konstruksi yang berlangsung di kawasan jalan umum memiliki risiko tersendiri, baik bagi pekerja maupun pengguna jalan.
"Berdasarkan pantauan kami di lokasi pada Kamis (12/11/2026), sejumlah pekerja terlihat melakukan penggalian tanah dan pemasangan kabel tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai," ungkap Dhani, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, beberapa pekerja terlihat tidak mengenakan helm keselamatan, rompi reflektif, sepatu pelindung, maupun sarung tangan. Bahkan, terdapat pekerja yang tampak bertelanjang dada dan bekerja tanpa alas kaki di area galian yang dipenuhi batu serta material keras.
Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko terhadap keselamatan pekerja dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Apalagi, aktivitas pengerjaan berlangsung di sepanjang tepi jalan yang cukup ramai dilalui kendaraan bermotor.
Tidak hanya persoalan perlindungan pekerja, Dhani juga menyoroti minimnya pemasangan rambu-rambu peringatan serta pembatas di sekitar area proyek. Menurutnya, pengamanan lokasi pekerjaan yang tidak memadai dapat membahayakan masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang melintas.
Ia menegaskan bahwa penerapan standar K3 bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak pelaksana pekerjaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Di sisi lain, aktivitas penggalian proyek tersebut juga memunculkan keluhan masyarakat sekitar. Debu yang dihasilkan dari pengerjaan tanah dilaporkan beterbangan hingga memasuki lingkungan rumah warga. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu kesehatan serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dhani menyayangkan apabila pembangunan infrastruktur yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menghadirkan persoalan baru di lingkungan sekitar.
Menurutnya, proyek dengan skala pengerjaan cukup besar harus dibarengi dengan langkah-langkah antisipasi yang serius, mulai dari penyediaan perlengkapan keselamatan kerja, pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu pengamanan, hingga pengendalian debu dan dampak lingkungan.
Atas kondisi tersebut, ia meminta Pemko Binjai melalui instansi terkait agar segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek, termasuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja dan dampak aktivitas pengerjaan terhadap masyarakat.
"Pemko Binjai harus bertindak dan menunjukkan sikap. Jangan sampai proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat justru mengabaikan keselamatan pekerja dan kenyamanan masyarakat," tegasnya.
Ia berharap pihak pengelola maupun pelaksana proyek segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengorbankan keselamatan pekerja maupun hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman.
(Redaksi)


